4OFSm46JereX7LPdDuNGAb9lS1xoRTRIgOtAMtKfxF1QOwU_9JzZre8NniWVX1qjfa3UCdJMQ=s900ckc0x00ffffff
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Audy Murfi menyatakan bahwa pada tahun 2021 telah terjaring 619 organisasi yang terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum (PBH) periode tahun 2022 s.d 2024. "Dari segi jumlah, terdapat peningkatan sebanyak 18 % dari periode akreditasi sebelumnya tahun (2019 s.d 2021.
Pastikan Permohonan Kegiatan Bantuan Hukum Berjalan Dengan Baik, Kanwil Kemenkumham Kalteng
Pengakuan K ompetensi adalah pengakuan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam bentuk sertifikat terhadap kompetensi Parale gal Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti dan lulus pelatihan P aralegal. 202 1 , No. 96 -4 - 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia..
Kepala BPHN Peresmian Desa Sadar Hukum Dorong Pertumbuhan Investasi di Daerah BPHN.go.id
Mengajukan pendaftaran melalui Aplikasi Verasi dalam situs www.sidbankum.bphn.go.id. WAKTU PENDAFTARAN Pendaftaran dimulai tanggal 04 Maret s.d. 26 Maret 2021. TAHAP-TAHAP SELEKSI. 1. Pendaftaran Calon Pemberi Bantuan Hukum dilakukan secara online melalui Aplikasi Verasi dalam situs www.sidbankum.bphn.go.id dengan klik "Daftar Verasi"; 2.
Lantik 3 Pejabat Administrator, Kepala BPHN Berikanlah Bakti Yang Terbaik Untuk Bangsa Dan Negara
Aplikasi Sidbankum BPHN Kemenkumham Menuju Top 40 Inovasi Pelayanan Publik. Kamis, 22 Juni 2017 - 22:03 WIB. Tim Panelis Independen memverifikasi aplikasi Sidbankum melalui wawancara Skype dengan Tim Pengawas Daerah Bantuan Hukum dari Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Rabu (21/6). Foto: Kemenkumham.
Selangkah Lagi, BPHN Bakal Raih Predikat WBBM dari KemenpanRB
BPHN.GO.ID - Jakarta. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) merupakan aplikasi penyelenggaraan bantuan hukum yang telah dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sejak tahun 2015. Sebelum adanya aplikasi ini, penyelenggaraan bantuan hukum dilakukan secara manual, melibatkan banyak pekerjaan administratif, berkas.
Dua Pegawai BPHN Raih Penghargaan di HDKD Ke77 Tahun 2022
Untuk tahun 2018 BPHN mengajukan beberapa Inovasi yang bersifat pengembangan aplikasi selain dari sidbankum.bphn.go.id seperti Layanan Konsultasi Hukum Online lsc.bphn.go.id.id, Aplikasi Inpassing JFT Penyuluh Hukum, Monev OBH Online. Ada yang berbeda dengan Pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Setelah diumumkannya Top 99 tersebut, dibuka.
SIDBANKUM YouTube
Siaran Pers SIARAN PERS: Kepala BPHN: JDIH KPU Berperan Strategis dalam Menjaga Pemilu yang Jujur dan Adil serta Meningkatkan Literasi dan Budaya Hukum yang Lebih Baik. Siaran Pers SIARAN PERS: Kemenkumham Himpun Masukan Untuk Pembaruan Aturan Tindak Pidana Korupsi.
Kepala BPHN Penyuluh Hukum Harus Bersinergi dengan Stakeholder Guna Membangun Budaya Hukum
Oleh Humas dan Kerja Sama 22 June 2017, 12:00 am. BPHN-Jakarta. Rabu siang, Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam hal ini Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum kedatangan Tim Panel Independen Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 yang diterima langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH,M.Hum dan.
Tentang dan Seputar BPHN About BPHN
VERIFIKASI ONLINE PERMOHONAN PENDAFTARAN VERIFIKASI/AKREDITASI OBH (Sistem Informasi Database Bantuan Hukum) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepala BPHN Perlu Sinergi Yang Baik Antara BPHN dan Kantor Wilayah Dalam Penyelenggaraan Bankum
Jakarta (ANTARA) - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mengatakan Pemerintah memberikan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu (ekonomi lemah).. Untuk mendapatkan program bantuan hukum gratis, masyarakat dapat mengakses laman sidbankum.bphn.go.id atau mengakses peta.
BPHN Gelar Simulasi Desk Evaluasi Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi
elektronik melalui situs www.sidbankum.bphn.go.id. h. Panitia Verifikasi dan Akreditasi yang selanjutnya disingkat Panitia Verasi adalah tim yang dibentuk dengan surat keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas memberikan rekomendasi penetapan kategori Akreditasi Organisasi.
SIARAN PERS BPHN PARTAI PENGUSUNG DAN PARTAI PENDUKUNG DAPAT BANGUN KOALISI BESAR PILPRES 2024
pendukung melalui Sidbankum sidbankum.bphn.go.id. b. Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa dokumen pendukung yang diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Prosedur Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum
Kepala BPHN Paradigma BPHN Berubah dari Business As Usual menjadi Out of The Box
Dalam kesempatan tersebut, Menkumham turut didampingi oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH.,M.Hum dan Kepala Bidang Bantuan Hukum C. Kristomo menyampaikan presentasi untuk Aplikasi SIDBANKUM yang berhasil masuk dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017.
BPHN Mulai Sosialisasikan Program BPHN Mengasuh
Mengajukan pendaftaran melalui Aplikasi Verasi dalam situs www.sidbankum.bphn.go.id. WAKTU PENDAFTARAN. Pendaftaran dimulai tanggal 4 Maret s.d. 26 Maret 2021. TAHAP-TAHAP SELEKSI. 1. Pendaftaran Calon Pemberi Bantuan Hukum dilakukan secara online melalui Aplikasi Verasi dalam situs www.sidbankum.bphn.go.id dengan klik "Daftar Verasi"; 2.
BPHN Gelar Sidang Pleno dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Kramatjati Jakarta Timur 13640 Telp. 021-8091908 Faks. 021-8002265/8011753 Laman : www.bphn.go.id. (diunduh di www.sidbankum.bphn.go.id) II. TATA CARA PENDAFTARAN Mengajukan pendaftaran melalui Aplikasi Verasi dalam situs www.sidbankum.bphn.go.id. III. WAKTU PENDAFTARAN
Halo BPHN Badan Pembinaan Hukum Nasional
j. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk menunjang pelaksanaan pemberian bantuan hukum. k. Hari merupakan hari kerja. BAB II PANITIA PENGAWAS PUSAT 1. SUSUNAN KEANGGOTAAN